427 Unit Rusun Pesakih Tunggak Sewa

0
7

RadarOnline.id, JAKARTA BARAT –  Sekitar Rp 32 miliar uang tunggakan sewa rumah susun yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Salah satu rusun yang terbilang banyak penunggaknya adalah di Rusun Pesakih yang terletak di Jl Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ada 213 unit yang lunas, sementara yang nunggak ada 427. Jumlah unit ada 640 unit, 1 blok 80 unit,” kata petugas Administrasi UPRS Pesakih, Fajar Budiman, kepada media, Kamis (3/8).

Total tunggakan di Rusun Pesakih sebesar Rp 581.170.580 dari jumlah total penghuni di Rusun Pesakih sebanyak 2.673 jiwa. Para penghuni rusunawa merupakan warga yang direlokasi dari Kapuk, Kedaung, Kebon Jeruk, Kali Ampuran, Rawa Buaya, Duri Utara, Palmerah, dan Kemanggisan yang semuanya masuk wilayah Jakarta Barat. Sebagian besar merupakan warga gusuran dari Kapuk.

Menurut Fajar, banyaknya warga penunggak sewa karena sebagian besar penghuni rusun menganggur. “Menurut perkiraan saya, ini bukan data fix ya. Dari pengamatan saya selama 8 bulan di sini sekitar 70 persen mereka masih belum kerja, jadi nggak sanggup bayar. Lihat saja faktanya lebih banyak yang nunggak daripada yang bayar,” ujar Fajar.

Menurut catatan yang dimiliki Fajar, rata-rata penghuni yang menunggak sampai 1 tahun. Ada pun harga sewa per unitnya adalah Rp 281.000 untuk lantai 1, Rp 254.000 untuk lantai 2, Rp 231.000 untuk lantai 3, Rp 208.000 untuk lantai 4, dan Rp 187.000 untuk lantai 5.

“Rata-rata yang bekerja itu pedagang, ojek online, serabutan di mana aja ada pekerjaan, mereka di situkan awalnya mereka ada tempat usaha sebelum direlokasi, tapi setelah di sini mereka susah mendapatkan pekerjaan. Kalau buka usaha pun mereka nggak punya pelanggan,” kata Fajar. 

Kordinator LSM-Mitra Polisi, Ir H. David M mengatakan, surat perjanjian kontrak antara penghuni rusun dan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta selama ini tidak jelas dan tidak tegas. 

Padahal peringatan dan sanksinya jelas ada tertuang dalam kontrak, lanjut David, namun tidak dilaksanakan sehingga itu yang membuat penghuni merasa tidak terbebani dan bertanggungjawab. “Sanksi terberat untuk penunggak lebih dari satu (1) tahun mestinya keluar. Namun faktanya tidak, walaupun unit rusunnya sudah dipasang segel,” ujar David. 

David meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta segera melakukan evaluasi dan pembenahan. “Kami minta tindakan tegas dan kontrak harus dilaksanakan dengan tanggungjawab,” kata David. (Markus)