Kasudin Jaktim Tebang Pilih Soal Bangunan

Bangunan Ruko 3 lantai yang mengantongi IMB rumah tinggal terletak di Jalan Cipinang Indah samping SPBU 34-13420 Kec. Jatinegara, Jaktim. (RadarOnline.id)

RadarOnline.id, JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 182 tahun 2012 tentang bangunan gedung, yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Dari data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya Dinas Penataan Kota memiliki data bangunan bermasalah Tahun 2016.

Jumlah bangunan bermasalah diantaranya di Jakarta Pusat sebanyak 382 bangunan, Jakarta Barat 738, Jakarta Utara 386, Jakarta Selatan 381, Jakarta Timur 747, dan Kepulauan Seribu 28 bangunan.

Sementara dari pantauan radaronline.id dilapangan hanya bisa terhitung jari bangunan yang telah dibongkar, namun bangunan bermasalah lainnya masih marak dan merajalela hingga akhirnya selesai pelaksanaan pembangunan.

Seperti halnya Bangunan Ruko 3 lantai yang mengantongi IMB rumah tinggal terletak di Jalan Cipinang Indah samping SPBU 34-13420 Kecamatan Jatinegara.

Puluhan unit bangunan kos-kosan di Jalan Komaruddin, Kec. Cakung diduga tidak sesuai IMB.

Ketum LMI (Lembaga Monitoring Indonesia) Noverson Sinaga sangat menyanyangkan lemahnya petugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kecamatan. Dimana pemilik bangunan bisa melaksanakan bangunannya walaupun sudah ditindak “Segel”, katanya.

“Bagaimana ceritanya jika bangunan sudah di segel namun masih ada kegiatan pelaksanaan membangun, seperti halnya bangunan Ruko (Rumah Toko) samping SPBU Cipinang Indah Kalimalang sudah seminggu di segel kata Hilman baru-baru ini,” ucapnya.

Dalam persyaratan pembangunan bangunan gedung pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Perda 7 Tahun Tahun 2012 tentang Bangunan, jelasnya.

Hal ini diatur lebih jelas dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”) yang berbunyi:

(1)  Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)  Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

  1. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  2. status kepemilikan bangunan gedung; dan
  3. izin mendirikan bangunan gedung.

(3)  Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

(4)  Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat, terang Noverson.

Anda menyebutkan bangunan ruko tersebut tidak sesuai dengan data pada Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”), ini berarti sebelumnya sudah ada rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB.

Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban:

Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

Memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan;

Meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Mengenai tidak sesuainya suatu bangunan gedung dengan IMB yang diberikan, Pasal 44 UU Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut:

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif yang dimaksud:

1. Peringatan tertulis Pembatasan kegiatan pembangunan penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
2. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.
3. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
4. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung.
5. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
6. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Diminta Gubernur DKI Jakarta, memberikan sanksi mutasi Kasudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur ke Pulau Seribu. Melihat maraknya bangunan bermasalah tanpa ada tindakan bongkar, pinta Noverson.   (Ranto Manullang)