Disnaker Rekomendasikan MoU Apindo Depok

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Diah Sadiah mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota Depok akan merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat hasil dari kesepakatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok dengan serikat pekerja.

Kesepakatan itu diantaranya, upah padat karya pekerja industri garmen di Kota Depok selalu menyesuaikan standar Kebutuhan Hidup Layak. Bahkan, tahun 2016 saja, upah padat karya industri garmen telah dinaikkan menjadi Rp 2,7 juta dari upah tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,4 juta.

Namun untuk tahun 2017 belum ada penetapan upah padat karya industri garmen, karena hingga kini Kota Depok belum menerima SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan upah tersebut. Jadi belum ada penetapan upah padat karya industri garmen di Kota Depok untuk tahun 2017. Yang berkewenangan menetapkan adalah gubernur,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, bahwa upah padat karya industri garmen untuk Kota Depok pada 2015 pernah ditetapkan sesuai SK Gubernur sebesar Rp 2,4 juta. Sementara pada tahun 2016, upah padat karya industri garmen di Kota Depok ditetapkan naik oleh SK Gubernur sebesar Rp 2,7 juta.

“Jadi, artinya penetapan upah padat karya industri garmen di Kota Depok selalu menyesuaikan dengan survei hidup layak di Kota Depok,” tutur Diah.

Diah menambahkan, pihaknya menlarifikasikan bahwa ada kabar tentang upah padat karya garmen di Kota Depok yang disebutkan sebesar Rp 1,4 juta adalah tidak benar. Sebab, pada tahun 2017 belum ditetapkan, tren yang terjadi adalah upah padat karya industri garmen di Depok selalu meningkat.

“Jadi pada tahun lalu sudah Rp 2,7 juta. Artinya sehingga dengan adanya kabar tersebut tidak benar ada upah padat karya garmen sebesar Rp 1,4 juta,” imbuhnya. (Maulana Said)