Thamrin: PPDB Online Lebih Transparan

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Depok Mohammad Thamrin mengungkapkan, bahwa Proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN wilayah Depok tahun ajaran 2017/2018 berjalan lancar. Bahkan PPDB online SMPN jalur akademis sudah mulai sejak 10-12 Juli 2017. Pendaftaran ulang akan dilakukan pada 13-14 Juli 2017.

“Alhamdulillah berjalan lancar, artinya, kelancaran pelaksanaan PPDB online SMPN karena kami bekerjasama dengan Telkom. Hasil PPDB online SMPN lebih transparan. Semua bisa melihat dan memantau prosesnya,” ungkapnya, Kamis (13/7), di Balaikota.

Dia menjelaskan, bahwa ada tiga jalur pendaftaran PPDB SMPN non akademik yakni jalur siswa miskin, jalur siswa berprestasi dan jalur keberpihakan kepada anak guru/dosen dan anak berkeputusan khusus. Hal itu tertuang dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) PPDB SMPN wilayah Depok tahun ajaran 2017/2018.

“Artinya, PPDB jalur non akademik sudah selesai sejak 20 Juni 2017 lalu. Dalam juklak juknis, tahapan PPDB SMPN jalur non akademik, penerimaan untuk siswa miskin dengan kuota sebesar 20 persen, untuk siswa berprestasi menerima sebanyak 10 persen dan lima persen penerimaan untuk keberpihakan kepada anak guru/dosen. “Khusus SMPN 2 Depok ada jalur tambahan yakni jalur akselerasi, Cerdas Istimewa (CI),” jelas Thamrin.

Menurutnya, bahwa semua alur dan persyaratan PPDB online tingkat SMPN di Depok sudah diketahui lewat situs PPDB online Kota Depok. Selain itu, pelaksanaan PPDB jalur non akademik juga berlangsung lancar.

“Jadi, Disdik Depok memberikan kuota 30 persen untuk non akademik dan 70 persen untuk jalur akademik. Dari jumlah tersebut yang diberlakukan online hanya sebesar 65 persen. Sisanya sebesar lima persen diperuntukkan bagi siswa dari luar Depok,” tutur Thamrin.

Thamrin menambahkan, bahwa terkait banyaknya protes PPDB SMAN/SMKN Jawa Barat (Jabar) wilayah Depok tahun ajaran 2017/2018 yang memberlakukan jalur non akademik melalui hubungan kerja sama (memorandum of understanding/MoU) dengan Polri, TNI dan Kejaksaan. Thamrin membantah kalau MoU tersebut juga diterapkan di PPDB SMPN di Depok.

“Kami membantah memberikan kouta keistimewaan kepada anak-anak Polri, TNI dan Kejaksaan dalam PPDB SMPN. Tidak benar itu, coba cek tidak ada di juklak dan juknis,” ujarnya.

Thamrin juga menegaskan, bahwa PPDB SMAN/SMKN Tahun ajaran 2017/2018 sudah merupakan kewenangan Disdik Provinsi Jabar. Tanggung jawab Disdik Pemkot Depok hanya pada PPDB untuk pendidikan dasar yakni PAUD, SDN dan SMPN. “Jadi kami tegaskan MoU itu tidak diterapkan di PPDB SMPN,” tandasnya. (Maulana Said)

NO COMMENTS