Polrestabes Surabaya Abaikan Putusan Pengadilan

RadarOnline.id, SURABAYA – Kinerja kepolisian Polrestabes Surabaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum pada setiap masyarakat yang mencari keadilan nampaknya masih memiliki catatan buruk atau raport merah.

Pelayanan buruk itu dialami oleh Drs EC Mulyanto Wijaya, AK. warga Darmo Permai Selatan Surabaya telah melaporkan Mardian Nasutio alias Thio Sin Tjong, dengan bukti laporan LPK/209/II/2015/SPKT/JATIM/RESTABES SURABAYA 10 Februari 2015 yang telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan yang diduga isinya palsu.

Pada 19 November 2016, penyidik Polrestabes Surabaya, Bripka I Gusti Agus Sudartha SE akhirnya resmi menetapkan Mardian Nasutio, warga Krembangan Jaya sebagai tersangka dalam kasus keterangan palsu sesuai pasal 263 KUH Pidana.

Namun, pada 21 November 2016, pelaporan Drs EC Mulyanto Wijaya AK dihentikan atau di SP3 oleh Kapolrestabes Surabaya, yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Imam Sumantri.

Penghentian perkara Nomor SPPP/217/XI/2016/Satreskrim ini akhirnya mendapatkan perlawanan dari Mulyanto dan melayangkan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap pemberhentian perkara (SP3).

Permohonan pra peradilan Nomor 4/Pra.Per/2017/PN.SBY tertanggal 4 Januari 2017 itu akhirnya dikabulkan oleh Hakim Dwi Supardi, SH, MH. Pada amar putusannya, Hakim tunggal pra peradilan tersebut meminta agar Polrestabes melanjutkan perkara Mardian Nasutio ke tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Kendati demikian, putusan pra peradilan itu diduga tidak ditanggap oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Sejak putusan praperadilan itu dibacakan lima bulan yang lalu, kasus ini tetap saja tiarap atau jalan ditempat. Aksi jalan ditempat itu pun akhirnya disikapi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan menegur Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian melalui Surat Nomor B-167 A/Kompolnas/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017.

Dalam surat teguran itu, Kompolnas menilai telah terjadi pelayanan buruk oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam bentuk mengabaikan putusan pra peradilan yang memerintahkan penyidik untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap Mardian Nasutio, yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Atas masalah itu Kompolnas meminta agar Kapolri untuk menindak lanjuti surat teguran berupa klarifikasi.

Ini adalah surat yang kedua dari Kompolnas yang ditujukan ke Kapolri,” ujar Mulyanto saat diKejari Surabaya, Rabu (5/7).

Mulyanto pun berharap dengan adanya pengaduan ke Kompolnas tersebut akan datang keadilan padanya. “Saya hanya mencari keadilan, tidak lebih, karena selama ini perkara ini digantung terus oleh penyidik meski sudah ada putusan Praperadilan pengadilan,” sambungnya.

Untuk diketahui, perkara ini merupakan buntut dari kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Hairanda beberapa waktu lalu. Saat itu, Hairanda mendapat kuasa dari Mulyanto untuk menangani kasus penganiayaan yang menjeratnya.

Ditengah proses hukum itu, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus penganiayaan yang menjerat Mulyanto dengan biaya sebesar Rp 165 juta. Namun setelah uang diberikan, Mulyanto justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Polrestabes Surabaya.

Merasa tertipu, akhirnya Mulyanto melaporkan Hairanda ke Polrestabes Surabaya hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan. Bergulir ke pengadilan, Hairanda akhirnya divonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Kemudian hukuman Harianda berubah menjadi dua tahun penjara setelah kasusnya masuk Pengadilan Tinggi Surabaya. (Harifin)