AMPUH Minta KLHK Serius Menindak PT Cargo Boss

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Limbah elektronik di dalam PT Cargo Boss.

Radaronline.id, JAKARTA – Terkait kegiatan PT Cargo Boss melakukan usaha tanpa melengkapi ijin usahanya, Aliansi Masyarakt Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) meminta dengan tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Sebelumnya, dari hasil investigasi AMPUH di lapangan perusahaan yang beralamat di Jalan Kapuk Timur Delta Silicon 5 F 23 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa mengurus ijin sebagaimana mestinya.

Dimana untuk Pengumpul Limbah B3 dengan Kode Limbah A111d dan B107d Zat pencemar Refrigerant bekas dari peralatan elektronik, limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) kategori bahaya 1 dan 2, harusnya pihak perseroan memenuhi amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingg perbuatan PT cargo Boss jelas melanggar Undang-Undang tersebut dimana pasal 102 jo pasal 116, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3. 000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

Bukan hanya itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada Pasal 33 ayat 1 (satu) yang berbunyi : “Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3”.

Sementara Pengumpul Limbah B3. Ayat 3 (tiga) yang berbunyi : “Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpul Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan”.

Ditambah Pasal 74 ayat 4 (empat) yang berbunyi : “Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfat Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Dan Pasal 75 ayat 1 (satu) yang berbunyi : “Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib : Mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri ; Menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui ; Mengisi formulir notifikasi ekspor Limbah B3; dan Memiliki izin ekspor Limbah B3.

Terkait hal tersebut, Direktur Investigasi AMPUH, Jarpen Gultom mengatakan bahwa perusahan tersebut jelas tidak memiliki ijin lingkungan. “Dari investigasi kita di lapangan limbah B3 tersebut disortir dan dipacking lalu diekspor dengan memalsukan dokumen ekpor berupa IRON SCRAP,” kata Jarpen kepada Radaronline, Senin (29/5).

“Sebelumnya AMPUH bersama Polda Metro Jaya dan KP3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta utara pada Selasa 14 Februari lalu sekitar pukul 14.00 siang berhasil menggagalkan export limbah B3 tanpa dilengkapi dokumen yang dilakukan PT Cargo Boss,” tambah Jarpen.

Terkait kaksus ini AMPUH melalui Jarpen juga telah melaporkan PT Cargo Boss ke Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dengan bukti No : LK-14/PHP-3/PPNS/2017, tanggal 21 Februari 2017.

“Namun pada tanggal 10 Mei kemarin konteiner PCIU 8322657 yang membawa Limbah B3 yang ditahan di PT. DOk & Perkapalan Koja Bahari Persero Kantor Pusat, Jl. Sindang Laut No. 101 RW 11, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara telah diambil yang mengaku bernama Agus Tanjung dan Ari,” jelas Jarpen.

“Kami meminta dengan tegas agar KLHK turun tangan dan menindak tegas perseroan tersebut. Hal ini menyangkut pengbelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kelangsungan anak cucu kita kelak,” tutup Jarpen yang getol menyoroti masalah lingkungan hidup ini. (Rbp)

Baca juga :
AMPUH Laporkan PT Cargo Boss
AMPUH Minta KLHK Tindak Tegas PT Cargo Boss
PT CB Ekspor Limbah B3 Tanpa Ijin

Share.

Comments are closed.