Gubernur Banten Diminta Tertibkan Pungli Samsat Balaraja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya, Andika Hazrumy diharapkan mampu menertibkan pungutan liar (Pungli) di jajaran Pemerintah Provinsi Banten yaitu pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Samsat Balaraja.

Adapun dugaan Pungli yang dilakukan oleh UPT Bapenda Samsat Balaraja yaitu pungutan pada pendaftaran kendaraan baru sebesar Rp. 87.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp. 57.000 untuk kendaraan roda 2.

Informasi yang dihimpun RadarOnline.id, pungutan pendaftaran kendaraan baru ini dipungut oleh kasir yang ada di loket pelayanan pada saat orang yang melakukan pengurusan pendaftaran kendaraan baru tersebut melakukan pembayaran.

Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, kita dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 87.000 untuk mobil dan Rp. 57.000 untuk motor atau kendaraan roda dua, padahal biaya tersebut tidak tertera di notes yang ada di balik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),” ujar narasumber RadarOnline.id yang namanya enggan disebutkan dalam pemberitaan.

Ketika hal ini di konfirmasi kepada Abadi selaku Pelaksana Tugas (Plt) UPT Bapenda Samsat Balaraja melalui layanan WhatsApp ponselnya baru baru ini, tidak memberikan jawaban walaupun pesan yang dikirimkan dibaca. (Rodi Sitio)

Share.

Comments are closed.