Misbahus: DPRD Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

0
11

RadarOnline.id, JEMBER – Ketua Yayasan Raudlah Darus Salam (RDS) KH. Misbahus Salam menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus mengutamakan kepentingan rakyat Jember. Pernyataan tersebut disampaikan pasca belum ditandatanganinya Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 oleh DPRD.

Menurut KH. Misbahus Salam, Gubernur Jawa Timur telah meminta Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Jember duduk bersama untuk menandatangani berita acara evaluasi APBD 2017. Hal itu dimaksudkan agar APBD 2017 bisa terus berjalan sebagaimana mestinya.

Surat Gubernur nomor 188/592/013.4/2017, tertanggal 13 Januari 2017 paling inti dalam surat itu agar Pemkab dan Dewan segera menandatangani berita acara evaluasi APBD 2017, walaupun secara hukum APBD 2017 sah karena sudah dibahas lewat sidang-sidang komisi dan paripurna bersama Eksekutif dan Legislatif.

Misbahus menjelaskan, jika ada personalia dewan menghambat APBD 2017 sama dengan halnya tidak peduli terhadap kepentingan dan nasib rakyat. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini masih banyak problematika rakyat Jember yang harus diselesaikan oleh pemerintah, baik tentang pendidikan, ekonomi, pertanian, infrastruktur, kesehatan terutama terkait dengan persoalan kaum dhu’afa’.

“Bukankah menurut Undang-Undang pemerintahan tidak hanya eksekutif saja, tapi legislatif atau DPRD juga didalamnya.” katanya, Senin (23/1).

Misbahus menambahkan masalah mutasi Sekwan sudah jelas dasar hukumnya yaitu PP 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah UU No. 5 Tahun 2014, Surat Mendagri No. 128/3774/SJ tanggal 10 Oktober 2016. Artinya apa yang dilakukan Bupati sudah benar. Dan interplasi tentang Sekwan itu hanya persoalan jabatan seseorang.

“Masih ada hal yang sangat urgen sekali yaitu hajat hidup masyarakat Jember,” pungkasnya. (Husnul)