Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika Tolak Putusan Hakim

RadarOnline.id, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi (nota keberatan) terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Putusan sela tersebut dibacakan oleh hakim Dwiarso Budi Santiarto. Atas putusan tersebut Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) menyatakan kekecewaannya terhadap putusan tersebut.

Salah satu Tim Penasihat Hukum Ahok, Rolas Budiman Sitinjak, SH, MH, mengaku kalau keputusan dari majelis hakim dirasa belum memperhatikan asas keadilan dan penegakan hukum sebagaimana seharusnya.

Namun, meski kecewa terhadap putusan Majelis, Tim Penasihat Hukum tetap menghormati putusan pengadilan tersebut, walau diakui akan tetap bertahan pada eksepsi yang telah diajukan.

“Alasannya sudah sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengesampingkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 terhadap seseorang yang diduga melakukan penafsiran yang menyimpang tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu prosedur mengenai peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu,” ujar Rolas, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta.

Ditambahkannya, prosedur peringatan keras tersebut diperkuat oleh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 84/PUU – X – 2012. Faktanya hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama belum pernah mendapatkan peringatan sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

“Bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tersebut belum pernah dicabut ataupun dibatalkan, untuk itu UU No.1/PNPS/1965 masih berlaku dan masih merupakan hukum positif yang harus ditaati,” tambahnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tidaklah tepat untuk dijadikan dasar dan acuan, karena pernyataan dan sikap MUI bukanlah merupakan sumber hukum positif dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Terungkap, JPU tidak jeli dalam melihat Pendapat dan Sikap MUI yang tidak melakukan proses Tabayyun atau klarifikasi langsung terhadap Basuki Tjahaja Purnama, yang mana proses Tabayyun ini merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran dalam agama Islam.

Terbukti, proses Tabayyun ini akan MUI lakukan terhadap Bendahara MUI Fahmi Darmawansyah yang diduga terkait kasus suap BAKAMLA oleh KPK baru-baru ini dan MUI terhadap kasus bendaharanya mengedepankan praduga tak bersalah, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh WAKETUM MUI Zainut Tauhid pada detik.com, 23 Desember 2016.
Sangat patut dipertanyakan, bila ada perlakuan berbeda dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama.

Padahal, sebelumnya JPU tidak pernah bisa mengungkapkan secara jelas adanya niat atau maksud perkataan yang dikatakan Basuki Tjahaya untuk menistakan agama Islam atau menghina Para Ulama. (Osran Simanjuntak)

NO COMMENTS