Rolas Budiman Sitinjak: Ahok Korban Isu SARA

RadarOnline.id, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama ternyata telah menjadi korban dari isu SARA yang dihembuskan oleh oknum tertentu, adalah Fakta yang harus kita akui. Hal tersebut diungkap oleh Rolas Budiman Sitinjak, SH, MH, Ketua DPD DKI Jakarta, salah satu dari Penasihat Hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama, sesaat setelah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Kita semua tahu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang diamatkan oleh UUD 1945 pasal 28D, ” kata Rolas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (27/12).

Menurutnya, bila ada yang menghembuskan issue untuk/agar orang lain tidak memilih seseorang dalam pilkada hanya karena berbeda keyakinan maka hal itu sudah masuk pada perbuatan SARA dan melanggar Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 dan UU Pilkada Pasal 68 ayat (4) huruf f yang isinya bertujuan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

Namun, JPU dalam dakwaannya tidak melihat secara utuh apa yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama terhadap kepeduliannya dengan kegiatan keagamaan umat Islam yang merupakan bukan hal biasa namun sangat luar biasa mengingat Basuki Tjahaja Purnama adalah non muslim namun sudah berbuat banyak untuk menunjang kegiatan keagamaan umat Islam, seperti, menambah fungsi Islamic Centre yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi Pusat Perpustakaan Sejarah Islam Indonesia.

Ahok juga telah membangun Masjid di setiap wilayah kota di Propinsi DKI Jakarta, seperti Masjid Raya di Daan Mogot , Jakarta Barat, dengan luas lahan kurang lebih 17Ha dengan luas bangunan kurang lebih 2Ha.

Beberapa waktu lalu telah memberangkatkan puluhan Marbot-Marbot Umroh, membangun Pondok Pesantren dan Asrama di Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP), Jakarta Timur seluas kurang lebih 18 Ha dengan kapasitas kurang lebih 2000 siswa.

Adalah Basuki Tjahaja Purnama, yang telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai komitmen dan kelanjutan kepeduliannya terhadap umat Islam, yang isinya antara lain, memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan Musholla khususnya tempat wudhu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta.

“Basuki Tjahaja Purnama juga telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan Imam, Muadzin, Ustadz dan Ustadzah serta Marbot Masjid dan Musholla di Wilayah DKI Jakarta, antara lain dengan memberikan tunjangan bulanan, memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk Pondok Pesantren yang berada di wilayah DKI Jakarta. Memberikan kepada Pondok Pesantren Swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan dengan pemerintah Propinsi DKI Jakarta,” tandas Rolas.

Ditambahkannya, selama ini, sebagai Gubernur, Ahok terlihat menghormati, mengizinkan dan mendukung penuh kegiatan – kegiatan perayaan hari besar umat Islam, termasuk merayakan malam Takbiran dan menutup seluruh tempat hiburan malam sepanjang bulan suci Ramadhan di wilayah DKI Jakarta.

“Semua itu sudah sangat gamblang untuk menjelaskan kalau tidak ada niat dan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama untuk menistakan agama Islam dan menghina Para Ulama,” tambahnya.

Rolas menegaskan, dengan menyaksikan prosedur yang telah dilakukan, nyata-nyata tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu berarti kalau secara terang-terangan, justru Basuki Tjahaja Purnama yang telah menjadi korban isu SARA dan kriminalisasi.

“Untuk itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan dengan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak bersalah serta bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) dan dipulihkan nama baiknya,” tutup pengacara muda yang kini tengah menyelesaikan kuliah S3 Bidang Hukum. (Osran Simanjuntak)

NO COMMENTS