Sutrisno Pangaribuan Kecam Tindakan Gubsu

RadarOnline.id, MEDAN – Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan mengaku kecewa atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara, H T. Erry Nuradi, saat didaulat menyampaikan sikap di hadapan aksi super damai di Medan, Jumat, 02 Desember 2016, lalu. Sutrisno menilai kalau tindakan yang dilakukan Erry sudah sangat menyimpang dari tupoksinya sebagai Gubernur.

“Seharusnya Gubernur Sumut tidak menyampaikan pernyataan begituan. Karena ia mengomentari hal yang tidak terkait dengan tugasnya bahkan tidak menyangkut wilayah kerjanya,” kata Sutrisno, Minggu (4/12) kemarin siang.

Pada rekaman yang tersebar di berbagai media, secara sengaja Gubsu HT Erry memimpin orasi bersahutan dengan massa aksi. Berikut potongan singkatnya: “Jika saya bilang Ahok, semuanya bilang tangkap. Erry pun teriak “Ahok” yang disambut massa aksi dengan teriakan “Tangkap!” yang sama lantangnya.

Lansiran Patrolinews.com, Sutrisno menegaskan, sebagai Gubernur Sumatera Utara, T. Erry Nuradi seharusnya menyampaikan pesan yang berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, sehingga seluruh sikap, pernyataan dan tindakan Gubernur Sumatera Utara harus sejalan dengan sikap Presiden RI.

Lebih jauh Sutrisno mengatakan, kesatuan sikap, pernyataan serta tindakan gubernur terhadap presiden bukan merupakan kehendak presiden, tetapi kehendak konstitusi. Sehingga siapapun presiden, sikap, pernyataan serta tindakan gubernur tidak dibenarkan berbeda apalagi bertolak belakang dengan sikap presiden.

Oleh karena itu, sikap, pernyataan dan tindakan Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi yang diekspresikan dalam aksi super damai 212 di kota Medan telah, disikapi sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Utara membantah mengetahui Surat Edaran yang diedarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pernyataan cabut surat dan kemudian pemecatan Plt. Kepala Kesbangpol di hadapan massa aksi, sambung Sutrisno, sangat merendahkan kewibawaan pemerintah. Secara administrasi, setiap surat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pihak eksternal, selalu diketahui Gubernur. Terutama surat yang sifatnya strategis menyangkut kehidupan masyarakat Sumatera Utara.

“Oleh karena itu, pernyataan Gubernur yang menyatakan tidak mengetahui adanya surat edaran merupakan kebohongan publik dan hanya mau melempar tanggung jawab kepada Plt. Kepala Kesbangpol,” tegas Sutrisno.

Surat edaran tersebut ditujukan untuk memastikan agar aksi super damai berjalan dengan tertib, aman dan damai. Surat edaran tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah provinsi sumatera utara dalam rangka mengawal aksi super damai. Sebagaimana tema yang diusung, yaitu aksi super damai, surat edaran tersebut tentu sesuai dan seiring dengan arahan pemerintah pusat agar aksi tersebut berjalan dengan aman, damai dan tertib. Pernyataan cabut surat edaran tersebut merupakan pembangkangan dari Gubernur Sumatera Utara terhadap petunjuk dan arahan pemerintah pusat.

Sayangnya, Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi telah bertindak melampaui tugas dan kewewenangannya dengan menyatakan tangkap Ahok. Dalam semua aturan perundang- undangan yang mengatur tugas gubernur, termasuk sumpah jabatan tidak satu pasal pun yang mengatur intervensi terhadap hukum.

Pernyataan tangkap Ahok yang dinyatakan Gubernur Sumatera Utara adalah pelanggaran serius terhadap etika dan sumpah jabatan. Urusan hukum Ahok menjadi urusan penegak hukum Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sebagai wakil pemerintah pusat di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi seharusnya menyampaikan pernyataan sejalan dengan pemerintah pusat sebagai atasannya.

Adalah lebih bijaksana, jika Gubernur menyatakan mari kita kawal bersama proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan dan akan segera masuk ke pengadilan. Sehingga hukum akan berlaku adil kepada siapapun sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum.

Menyebut nama Ahok dalam orasinya merupakan kekeliruan besar Gubernur Sumatera dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap etika, sumpah jabatan gubernur. (Soefiandi)