Terima Saran Ombudsman Poldasu Sidik Kasus Pungli Sekolah

0
7
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Drs. Abyadi Siregar saat menerima laporan perwakilan Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) di Hotel Sapadia Pematangsiantar, Jumat (10/11/2016). (RadarOnline.id/Osran Simanjuntak)

RadarOnline.id, JAKARTA – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) akan melakukan penyelidikan terkait saran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara tentang Pungutan Liar (Pungli) di sejumlah sekolah.

Hal tersebut dikatakan Kasubbid Penmas Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan. Ia menyebutkan, Poldasu akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli di tujuh sekolah di kota Medan. “Kita akan lidik saran Ombudsman yang kita terima,” katanya,” Rabu (9/11/2016).

Nainggolan mengungkapkan, Poldasu telah membentuk tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang bertugas untuk memberantas praktek Pungli yang terjadi di sektor publik.

“Dengan adanya informasi tersebut, Satgasus bisa saja menyasar untuk melakukan penyelidikan. Kita bergerak sesuai dengan informasi yang diterima. Tidak tertutup kemungkinan juga untuk menyasar pungli di sekolah,” ungkapnya.

Lansiran Gosumut.com, Setelah ada saran dari Ombusdman, Polisi akan menindaklanjutinya. Pihaknya akan mengumpulkan saksi-saksi dan akan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya akan menjadi acuan.

“Kita kumpulkan bukti-buktinya. Periksa saksi – saksinya terus kita gelar. Hasil gelar nanti akan menentukan apakah kasus jalan atau tidak,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Drs. Abyadi Siregar mengakui pihaknya telah memberikan saran tersebut ke tiga instansi, termasuk Walikota Medan dan Poldasu.

“Saran tersebut kita sampaikan kepada Walikota Medan, Poldasu dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sumut atas laporan masyarakat di posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2016 yang dibuka Ombudsman,” terang Abyadi.

Dijelaskannya, Kesimpulan akhir dari posko pengaduan itu ada 30 laporan yang masuk dari beberapa daerah di Sumut. “Ada 30 laporan yang masuk dari beberap daerah di Sumut, 14 di antaranya ada di Medan,” jelasnya.

Abyadi Melanjutkan, menindaklanjuti laporan yang diterima, pihaknya lantas memanggil 14 kepala sekolah yang dilaporkan melakukan Pungli itu ke kantor perwakilan Ombudsman Sumut.

“Dari 14 yang kita panggil, tujuh di antaranya mengakui telah melakukan Pungli,” ujarnya.

Abyadi menambahkan, ke tujuh sekolah yang mengakui melakukan praktek pungli tersebut dengan berbagai cara. “Ada yang jual pakaian, pungutan komite, pungutan bimbingan belajar, dan pungutan uang insidental serta pungutan uang pembangunan hingga penggelembungan siswa,” tambahnya.

Orang nomor satu di Ombudsman Sumut ini menegaskan, saran yang disampaikan pihaknya kepada instansi terkait dapat ditindaklanjuti.

Untuk Walikota Medan agar memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan Kepala Sekolah yang melakukan pungli.

Sedangkan untuk pihak Kepolisian, ia berharap institusi penegak hukum ini dapat menindaklanjuti saran tersebut seauai hukum yang berlaku.

“Sesuai Undang – undang (UU) No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayana publik serta UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, rekomendasi Ombudsman itu wajib dilaksanakan,” tegas Abyadi.

Selain itu, Abyadi meminta kepada pihak terkait khususnya Pemko Medan agar menghentikan segala jenis pungli, terlebih di sektor pendidikan. “Hentikan pungli di sektor pendidikan. Hentikan pemerasan terhadap orangtua siswa,” tandasnya.

Informasi sebelumnya, atas dasar temuan Ombudsman dari posko pengaduan PPDB 2016 yang dibuka pihaknya, lembaga negara yang konsen di bidang pelayanan publik tersebut menyampaikan saran kepada Walikota Medan, Kakanwil Kemenag Sumut, dan Poldasu.

Saran yang disampaikan tersebut menyebutkan tujuh sekolah yang melakukan praktik pungli yakni SMA Negeri 10, SMA-N 4, SMA-N 15, SMA-N 13, SMA-N 12, dan SMA-N 7 Medan. (Sakti Siregar)