Dua Terdakwa Perkara Pajak Divonis Berbeda

RadarOnline.id, SURABAYA – Willy Tjiandra Djaya dan Drs Elly Taufiq menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/10/2016). Sidang yang dipimpin hakim Sigit Sutriono ini mengagendakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam tuntutan JPU Putu Wahyu Marhaein disebutkan jika dua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara bersama-sama melanggar pasal 39 ayat 1 UU No 6 tahun 1983 tentang Tindak Pidana Perpajakan.

Meski terbukti melanggar pasal yang sama, namun keduanya dituntut berbeda. Untuk terdakwa Willy Tjiandra dituntut tiga tahun enam bulan denda sebesar Rp 2,1 milyar dikali tiga kali lipat sehingga total denda Rp 6,3 milyar dengan subsider enam bulan kurungan.

Sementara Terdakwa, Drs Elly dituntut pidana penjara dua tahun enam bulan, dengan uang denda sebesar Rp 2,1 milyar dikali dua sehingga total Rp 4,2 milyar dengan subsider dua bulan kurungan.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya.

” Saudara dikasih waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pak Jaksa,” ujar Hakim Sigit.

Dalam dakwaan disebutkan, Willy selaku direktur utama dan Drs Elly selaku direktur PT Nanda Karya Sakti sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi gedung industri. Selama kurun waktu 2012 sampai 2013, PT Nanda Karya Sakti telah melakukan tranksaksi usaha berdasarkan surat perintah kerja (SPK) dengan beberapa perusahaan diantaranya PT Astra Internasional dan perusahaan berskala nasional lainnya.

Pada kurun waktu 2012 sampai 2013 PT Nanda Karya Sakti melaui Drs Elly  telah mengeluarkan faktur pajak yang isinya tidak sesuai dengan tranksaksi sebenarnya dan hal itu diketahui oleh sang direktur utama Willy Tjiandra yang berwenang menandatangani keuangan perusahaan.

” Karena saudara Elly sebelum membuat SPT PPN melaporkan terlebih dahulu kewajiban pajak yang menjadi beban perusahaan pada Willy Tjiandra. Namun saat itu, terdakwa Willy beralasan tidak uang di perusahaan karena tidak bisa menarik uang di Bank,” ujar JPU.

Kemudian keduanya bersepakat untuk membuat faktur pajak yang tidak sesuai tranksaksi sebenarnya dengan cara tidak melaporkan 58 faktur pajak dari beberapa perusahaan dengan jumlah total Rp 4,3 milyar. Akibatnya keduanya dijerat pasal 39 ayat 1 huruf d jo pasal 43 ayat 1 tentang perpajakan. (Harifin)

NO COMMENTS