Sekum PGI: Peran dan fungsi DPD Perlu Penataan Ulang

0
12
Dari kiri ke kanan Pof. Satya Arinanto, Yudi Latief, MA PhD, moderator Dr Teguh Yuwono S MPol Admin, Dr Maruarar Siahaan, SH MH, Pendeta Gomar Gultom MTh, Kamis (29/9/2016)

RadarOnline.id, JAKARTA  SELATAN –  Saat mendapat kesempatan sebagai pembicara pertama dalam Seminar Nasional Seminar Nasional “Urgensi Penataan DPD RI Dalam Amandemen UUD Negara RI tahun 1945” di Kirana Ballroom, Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (29/9), Pendeta Gomar Gultom Sekretaris Umum PGI, mengatakan setelah mengalami empat kali amandemen konstitusi, UUD 1945 Indonesia mengalami lompatan besar.

“Hasil amandemen menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara yang mengedepankan pemajuan hak-hak asasi manusia. Walau UUD 1945 ini masih terlalu banyak menggangtungkan jaminan konstitusionalnya kepada perintah penyusunan Undang-Undang, masyarakat sipil menyambutnya sebagai konstitusi yang lebih demokratis dan lebih menjamin pemajuan HAM”.

Dilanjutkannya, yang sangat mendasar dari perubahan ini adalah keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kalau sebelumnya disebut “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, maka hasil Amandemen menyebutkan “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar “.

Selain itu, hasil Amandemen juga menghilangkan hak MPR untuk memilih Presiden dan wakil Presiden dan menyerahkannya kepada rakyat, melalui pemilihan langsung.

Keanggotaan MPR pun berubah total. Kalau sebelumnya anggota MPR terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat, berdasarkan amandemen tersebut maka keseluruhan anggota MPR adalah melalui pemilihan umum, artinya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan amandemen, keberadaan sosok TNI dan Polri, yang selama 30-an tahun menjadi sosok yang ‘maha-kuasa” dalam panggung politik indonesia, ditiadakan dari MPR. Demikian pun halnya dengan utusan-utusan daerah dan golongan.

Fungsi DPD bertalian dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang bertalian dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selebihnya DPD diposisikan sebagai lembaga untuk mendukung dan memperkuat DPR dengan mengajukan usulan dan memberikan pertimbangan tertentu kepada DPR, atau seperti ungkapan Bagir Manan, kutip Gomar, DPD hanya menjadi lembaga komplementer terhadap DPR.

Berbeda sekali dengan dengan DPR, dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, oleh UUD 1945 Peran dan Fungsi DPD terlihat dibatasi. Padahal keduanya merupakan lembaga perwakilan yang juga  sama-sama dipilih oleh rakyat.  Gomar berpendapat, peran dan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan RI perlu ditata ulang. (Osran Simanjuntak)