Target Tak Tercapai IJW Sarankan Kemenkeu Ambil Alih Peran PPA

Setelah sekian tahun meninggalkan Indonesia dan menjadi direktur di Bank Dunia, Jokowi memanggilnya untuk duduk di kursi Menkeu. Di era SBY, Sri Mulyani pernah menjadi Menkeu. Sri Mulyani dilantik bersama menteri lainnya. Kehadiran Sri Mulyani memang terlihat mencolok. Dia seperti menjadi bintang dalam pelantikan ini. Istana Negara, Rabu (27/7/2016).

RadarOnline.id, JAKARTA   –  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan anggaran negara tidak mencapai target yang ditentukan. Ia pun memperkirakan defisit anggaran membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

Atas kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menyarankan agar Kementerian Keuangan mengambil alih peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang ada di Kejaksaan Agung.

“Ada baiknya PPA yang ada di Kejagung dipindahkan saja ke Kemenkeu, dipertahankan sebagai Pusat Pemulihan Aset atau ditingkatkan menjadi Badan Pemulihan Aset. Karena semenjak ditinggalkan Chuck Suryosumpeno, PPA seperti mati suri dan hampir tidak memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan target penerimaan PNBP, cocoknya sih dikembalikan jadi Satuan Tugas Penyelesaian Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejaksaan Agung saja,” kata Akbar di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Ia meyakini, blue print pemulihan aset yang diusung Chuck sebenarnya mampu mengoptimalkan penerimaan anggaran negara.

“Terbukti implementasi pemulihan aset tahun 2014 sesuai laporan tahunan Kejaksaan Agung tahun 2015 mampu meningkatkan PNBP Kejaksaan  nyaris senilai Rp3,5 Triliun.  Menilik hal tersebut saya rasa Kemenkeu dibawah komando Ibu Sri Mulyani dapat memberdayakan Chuck untuk memaksimalkan penerimaan anggaran negara saat ini, tanpa perlu menambah utang negara,” urainya.

Melalui Badan Pemulihan Aset, lanjut Akbar, Kemenkeu bisa menginventarisir serta menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang ada di luar negeri, terutama nanti saat tax amnesty selesai di tahun 2017 ataupun melakukan pendampingan dalam pencapaian PNBP di tiap Kementerian atau Lembaga setingkatnya serta memulihkan aset Negara yang mangkrak selama ini.

“Tentunya hal tersebut dapat membawa angin segar bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau utang lagi, sampai tujuh turunan cucu anak bangsa ini tidak akan lunas-lunas. Maka diperlukan terobosan yang berintegritas melalui Badan Pemulihan Aset tersebut,” urainya.

Dirinya pun lantas mewanti-wanti jika Badan Pemulihan Aset ini berdiri di Kemenkeu. “Karena pasti banyak pihak-pihak yang menghambat dengan upaya pemulihan aset tersebut. Disinilah peran pimpinan yang memiliki visi misi meningkatkan penerimaan anggaran negara ketimbang urusan kantong pribadi atau kelompok diuji,” imbuhnya, seraya menambahkan jika BPA juga mampu men-tracing aset atau hasil kejahatan kasus narkoba.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kehadiran Badan Pemulihan Aset di Kementerian Keuangan sangat penting. “Kondisi keuangan negara saat ini membuat kehadiran BPA sangat dibutuhkan. Coba saja Menkeu panggil Chuck untuk menyampaikan gagasan pemulihan aset, karena saya pikir kontribusinya dibutuhkan bangsa ini,” ungkap Margarito.

“Orang yang berprestasi seperti Chuck tidak pantas untuk dikriminalisasi. Harusnya Presiden Jokowi memberdayakan ilmu dan networking Chuck untuk kepentingan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus lalu baru mencapai Rp 160,72 triliun atau 65,6% dari target PNBP APBN-P 2016 Rp 245,08 triliun bahkan PPA Kejaksaan Agung sempat mengakui bahwa mereka pada semester 1 tahun 2016 hanya mampu memulihkan kerugian Negara sebesar 50 miliar saja.

“Coba kita secara jernih membayangkan, jika PPA di era Chuck mampu meningkatkan PNBP mencapai nyaris Rp3,5 triliun untuk satu lembaga Negara dan saat ini ada 39 kementerian serta lembaga setingkatnya, maka diprediksi penerimaan anggaran negara bisa mencapai kurang lebih Rp100 triliun, belum lagi pemulihan aset dari berbagai aset Negara yang mangkrak. Maka saya yakin jumlah tersebut cukup membantu APBN kita,” tandasnya.  (Rudi/Yen)