JPU Pengadilan Tipikor Sebut Ide Korupsi Datang Dari Bupati  Nganjuk

RadarOnline.id,  SURABAYA  – Kasus tindak pidana korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk senilai Rp 3,286 miliar dengan terdakwa mantan Sekda Nganjuk Drs H Masduqi MSc MM mulai disidangkan, Kamis (8/9/2016) di Pengadilan Tipikor di Jl Raya Juanda Sidoarjo. Nama Bupati Nganjuk Taufiqurahman disebut-sebut sebagai inisiator dan kecipratan Rp 500 juta.

Agenda pertama berupa pembacaan surat dakwaan yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk nomor perkara  166/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY.

Dalam dakwaan yang diajukan JPU, uraian atas peristiwa ternyata secara riil tidak memposisikan terdakwa sebagai pihak yang aktif mengorganisir perbuatan pidana yang didakwakan.

Jaksa justru menyebut pihak yang mempunyai inisiatif pengadaan kain batik pada APBD Tahun 2015 adalah Bupati Nganjuk Taufiqurahman.

Ditulis dalam dakwaan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk melalui hubungan telepon memerintahkan Bambang Eko Suharto selaku Kepala Bappeda  yang juga sebagai Sekretaris TPAD, menyisipkan memasukkan anggaran belanja kain batik ke dalam APBD 2015.

Perintah Bupati tersebut kemudian oleh Bambaang Eko disampaikan kepada terdakwa selaku Ketua TPAD dan juga kepada Mukhasanah selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk.

Berdasar perintah Bupati maka terdakwa bersama Bambang Eko memasukkan atau menyisipkan alokasi anggaran belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp 6.262.juta ke dalam APBD 2015, serta mendapat pengesahan DPRD Kab Nganjuk.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Nganjuk dalam dakwaan menyebut, perbuatan Bupati bersama-sama terdakwa selaku Sekda yang dengan sengaja memasukkan / menyisipkan anggaran belanja kain batik, serta menggeser rincian obyek anggaran yang tidak sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemkab Nganjuk dan DPRD Nganjuk itu sebagai melawan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdakwa lain dalam kasus sama yang disidangkan secara terpisah adalah Sunartoyo selaku Dirut PT Delta Inti Sejahtera. Jaksa menyebut Sunartoyo adalah pihak yang kemudian melakukan pengadaan kain batik tersebut.

Sebelum proses lelang, Sunartoyo menggunakan uang pinjaman sebesar 500 juta untuk diberikan kepada Bupati Taufiqurahman dan Rp 20 juta kepada terdakwa. Tujuannya agar mendapatkan pekerjaan/pengadaan kain batik di Nganjuk tersebut.

Akhirnya Sunartoyo dan rekan-rekannya adalah pihak yang  memenangkan pengadaan kain batik. Menurut surat dakwaan JPU, dari nilai kontrak sebesar Rp 6.050.759.000, sekitar Rp 3,286 miliar jadi bancakan rekanan dan pejabat, yaitu Sunartoyo Cs Rp 2,76 miliar, Bupati Taufiqurahman Rp 500 juta dan terdakwa Masduqi Rp 20 juta.

Sementara itu penasehat hukum terdakwa, Mursid Murdiantoro SH mengatakan siap membuktikan jika kliennya hanya jadi korban. “Terkait adanya aliran dana Rp 20 juta, kami sebagai penasihat hukum terdakwa akan membuktikannya pada saat pembuktian yang akan datang. Klien kami jadi korban,” tegasnya yang siap dengan berbagai bukti yang akan dibeberkan dalam persidangan selanjutnya. (Harifin)