SIM Sopir Sudin PDP Tak Sesuai Jenis Kendaraan

Truk Tangki Air Penyiram Tanaman milik Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur.(Radar Online.id/Ranto Manullang)

Radar Online.id, JAKARTA – Kinerja Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan dan Pemakaman (PDP) Jakarta Timur dinilai tidak becus. Pasalnya kesejahteraan dan fasilitas untuk Pekerja Harian lepas (PHL) diduga diabaikan.

Sejatinya setiap karyawan dari satu instansi harus mendapatkan kesejahteraan. Baik mereka yang berstatus karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Berbeda sekali dengan yang dialami karyawan PHL di Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim. Mereka seolah dianak tirikan.

Pasalnya mereka tidak dilengkapi dengan pakaian seragam kerja dan juga SIM susai dengan yang berlaku.

Berdasarkan pantauan dilapangan, terungkap kalau sekitar 75 persen supir dibagian taman hanya memiliki SIM A, sesuai ketentuan undan-undang yang berlaku, seharusnya mereka memiliki SIM B1.

“Persyaratan melamar pekerjaan menjadi supir di Sudin Pertamanan dan Pemakaman di Provinsi DKI Jakarta harus memiliki SIM B1 dan Identitas DKI Jakarta, karena kenderaan yang dipakai/gunakan memiliki roda enam,” kata salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya Selasa (30/8).

Tapi kenapa supir khusus dibagian taman tidak sesuai prosedur yang diminta saat melamar pekerjaan di Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jaktim, kenapa dan ada apa?

Menanggapi hal tersebut Fenry M anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Minta Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Djafar Muchlisin untuk segera mengevaluasi kinerja bawahannya.

“Sudah pasti persyaratan utama dalam mengendara adalah Jenis Kendaraan yang dibawa harus sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki pengendaranya, sebagaimana bunyi Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009, setiap  orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan .” ujar Fenry di kantor Wali Kota Jaktim.

Fenry menambahkan, masalah penerimaan PHL yang tidak sesuai persyaratan SIM dan identitas KTP yang sudah ditentukan Pemprov DKI Jakarta sudah salah dari awal.” tambahnya. (Ranto Manullang)

NO COMMENTS