Wali Kota Depok Mohammad Idris Akui Mutasi Sesuai Aturan

Depok, RadarOnline.id – Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan jika mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Penkot) Depok yang ia lakukan pada Jumat (19/8/2016) lalu, itu telah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Ini perlu diklarifikasi, pertama kami melakukan mutasi ini atas dasar undang-undang politik tentang masalah Pemilu Nomor 8 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah yang terpilih bisa melakukan mutasi enam bulan setelah pelantikan,” tegasnya kepada wartawan Kamis (25/8/2016), diBalaikota.

Dia menjelaskan, bahwa ada aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatakan tidak bisa memindahkan pejabat dua tahun terhadap yang bersangkutan. Jabatan tersebut, ada dua interpretasi dan hal itu telah ditanyakan langsung ke Kemendagri. Jadi jabatan itu jabatan apa? Jabatan kedinasan atau jabatan eselon? Sebagian besar mereka mengatakan jabatan eselon.

“Artinya, kalau diterjemahkan sebagai jabatan dinas, siapa yang menunjuk mereka dahulu, kan yang menunjuk mereka pada 2014-2015 kepala daerah sebelumnya, kami kan baru. Kami memiliki pandangan yang berbeda dan memiliki standar kinerja berbeda,” Jelas Idris.

Meskipun ada kepala dinas yang belum menjabat dua tahun, papar Idris, itu tidak menjadi persoalan untuk dimutasi. Ia menjelaskan, bahwa pihaknya juga mendapat arahan dari beberapa panitia seleksi yang menyatakan bahwa, yang tidak bisa dimutasi adalah mereka (pejabat,red) yang merupakan hasil open biding di masa Nur Mahmudi di antaranya BMSDA.

” Itu kan kami tidak mutasi, kami menghargai itu. Tapi kalau dari sisi kewenangan dan otoritas bisa kami mutasi. Open biding kan ada ongkosnya itulah yang kami hargai, oke kami lihat sampai tahun depan bagaimana pekerjaan-pekerjaan BMSDA, toh BMSDA akan dibagi dua nantinya,” paparnya.

Idris juga, menambahkan, bahwa hasil dari panitia seleksi telah diserap oleh pihaknya. Selain itu, pihaknya juga mentaati rekomendasi KSN yang menyebutkan tidak boleh dilakukan mutasi sampai SOTK.

” Kami hargai itu, justeru kami melihat saat ini dikarenakan daya serap masih kurang dari 60 persen kami angkat pejabat baru dengan harapan bisa menaikan daya serap, itu komitmen dan pertaruhannya, kalau itu tidak mereka tepati bisa kami mutasi lagi dengan SOTK baru,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, bahwa mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang membolehkan untuk dilakukan mutasi.

“ Jadi, ini bukan persoalan baik atau buruknya. Sudah sesuai dengan prosedur seperti asesmen, melibatkan para ahli maupun konsultan. Kami pikir mutasi ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana saat ini begitu terbuka dari proses mereka ikut uji kelayakan dan kepatutan, mengisi kuisioner dan lainnya, termasuk ditanya keinginan dan kesanggupan di posisi yang bakal mereka tempati,” ungkapnya.

Pradi memastikan, bahwasanya bagi dinas dan kecamatan yang hingga kini belum ada pejabatnya maka akan diisi pada mutasi selanjutnya yang akan dilakukan pada Desember mendatang. (Maulana Said)