Ketua Fraksi PDI-P DPRD Depok : Walikota Lakukan Pelanggaran

0
10

Depok, RadarOnline.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Hermanto mengungkapkan, bahwa mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, yang dilakukan Walikota Depok Muhammad Idris disinyalir telah melakukan pelanggaran. Pasalnya para pejabat itu menduduki posisi sebagai kepala dinas, kendati mutasi dan rotasi terhadap pejabat setingkat eselon II tersebut kurang dari dua tahun bertugas.

” Jadi ini ada indikasi pelanggaran walikota terhadap mutasi dan rotasi. Sesuai aturan yang berlaku, jabatan pimpinan tinggi dalam hal ini Sekda dan kepala dinas kabupaten kota tidak boleh dilakukan mutasi sebelum mereka menjabat dua tahun. Artinya fakta yang ditemukan di lapangan terKait mutasi bahwa ada tujuh kepala dinas yang belum genap menjabat sudah dilakukan mutasi dan rotasi artinya apa ada pelanggaran terhadap undang-undang ASN,” ungkapnya kepada wartawan Selasa (23/8/2016), dikantornya.

Menurutnya, bahwa kendati ada rekomendasi dari komite aparatur sipil negara (ASN) yang disampaikan kepada walikota untuk tidak melakukan mutasi terhadap pejabat tinggi yang belum dua tahun. Bahkan juga ada temuan dari fraksi PDI Perjuangan berdasarkan informasi dari masyarakat teryata juga faktanya mungkin tidak dijalankan sehingga tetap dilakukan mutasi.

“Jadi saya sebagai Ketua Fraksi PDIP maka saya akan bicara aturan karena sanksinya macam-macam dan yang terberat adalah pemecatan. Maka dari itu jika bicara terkait Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 67 disebutkan, kepala daerah wajib menaati seluruh perundang-undangan yang ada. Kemudian di pasal 86 UU tersebut, disebutkan sanksi ketika ditemukan pelanggaran aturan perundangan-undangan,” tutur Hermanto.

Hermanto mengingatkan, bahwa ada beberapa nama terkait pejabat yang menurutnya belum waktunya di lakukan mutasi dan rotasi karena belum genap dua tahun. Seperticotohnya baru satu tahun menjabat Etty Suryaharti dilantik 8 Mei 2015 kemudian Sri Utomo di lantik menjadi Kepala BKD tanggal 28 Mei 2015, ini kita bicara fakta bukan personal ya. Karena ini UU harus minimal dua tahun baru bisa di mutasi.

“Jadi kesalahan bukan dalam hal mutasinya dan siapa yang di mutasi atau mengembalikan ke posisi semula tetapi menurutnya ini lebih ke pelanggaran terhadap undang-undang. Ini bukan sekedar untuk mengembalikan kesalahan yang mutasi karena persoalannya bukan di sana bukan salah mutasi tetapi persoalaan kesalahan prosedur yang melanggar undang-undang,” imbuh politisi PDIP itu.

Sementara itu, Walikota Depok Muhammad Idris berpendapat apa yang dilakukan saat melakukan mutasi sudah sesuai aturan. Jadi dasar melakukan mutasi adalah Undang-Undang No 8 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan yang terpilih bisa melakukan mutasi setelah enam bulan dilantik.

“Dirinya menepis ada tudingan bahwa mutasi yang dilakukan penuh muatan politis. Kalau ada yang dijadikan staf ahli bukan berarti dibuang. Ini stigma yang salah,” ujarnya.

Mengenai UU ASN yang menyebutkan pejabat yang bisa dilantik adalah minimal dua tahun menjabat, Idris berpendapat bahwa masa dua tahun yang dimaksud adalah ketika seseorang menduduki peringkat eselon.

“Jadi bukan dilihat dari jabatannya, tapi keeselonannya,” katanya.

Idris mengaku sebelum melakukan mutasi sudah berkordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri, panitia seleksi dan beberpaa pihak terkait. Dirinya mengaku mutasi tidak dilakukan di seluruh dinas. Contohnya, kata Idris, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air karena penunjukkannya dilakukan secara lelang.

“Saya menghargai hal itu yang dilakukan pemimpin sebelumnya jadi tidak saya mutasi karena open biding kan menggunakan cost jadi saya hargai,” ucap orang nomor satu di Kota Depok itu. (Maulana Said)