Kabupaten Bogor Rampingkan SKPD

Bogor, RadarOnline.id – Sidang Paripurna Pembahasan Raperda Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)Aturan baru terkait Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengeleminasi 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor.

Dalam rapat paripurna yang dilangsungkan pada Selasa (23/08/2016), di Ruang Serbaguna II, Setda Kabupaten Bogor, eksekutif dan legislatif sepakat merampingkan SKPD, dari awalnya 38 menjadi 28.

28 SKPD itu terdiri dari 24 Dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kopersi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan. Sedangkan sisanya 4 badan yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

” Eksekutif dan legislatif sudah menyetujui SOTK ini sejalan dengan terbitnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru,” ujar Bupati Bogor Nurhayanti, kepada RadarOnline.id.
Pemerintah Kabupaten Bogor akan menunggu hasil kajian panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor sebelum anggaran KUA-PPAS diketuk.

” Anggaran 2017 itu harus sesuai dengan SOTK yang baru, setelah Peraturan Daerah (Perda) Perangkat Daerah jelas baru kita menyusun APBD,” sambungnya.

Terkait, banyaknya pejabat esselon 2 yang akan ikut tereleminasi. Ia pun belum mau berkomentar banyak.

” Adanya perubahan SOTK ini tentunya ada pejabat esselon 2 yang tereleminasi. Jumlahnya masih dihitung dan kami ada mekanisme untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) ini,” lanjut mantan Sekda ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin ketika ditemui Inilah melihat pembuatan Perda Perangkat Daerah ini harus karena sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016.

” Pansus Perangkat Daerah ini akan mengkaji dahulu secara mendalam. Karena perubahan SOTK ini sudah kewajiban dari pemerintah pusat dan juga sebagai syarat mengucurnya dana APBD di tahun 2017,” kata Ade Munawaroh Yanwar.

Ia pun meminta, terkait akan tereleminasinya pejabat esselon 2. Bupati Nurhayanti harus melakukan fit and propertest dalam menunjuk para Kepala Dinas atau Badan.
” Walaupun Bupati Nurhayanti punya hak preogratif, namun alangkah baiknya apabila penempatan pejabat sesuai dengan kemampuannya dan bukan karena unsur kedekatan,” pungkasnya kepada wartawan. (Sofwan)

NO COMMENTS