Habiburokhman : Gugatan Ahok Tidak Konstitusional

0
8

Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman. (Radar Online.id/Osran Simanjuntak)

Jakarta, RadarOnline.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri sidang perdana permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016. Gugatan tersebut terkait peraturan wajib cuti selama masa kampanye bagi calon petahana yang akan maju di Pilgub DKI 2017.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, terlihat hadir di kursi pengunjung sidang yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut, dia mengaku terkait dengan gugatan tersebut. Ia menuding Ahok tak memiliki alasan konstitusional sebagai dasar pengajuan uji materi.

“Hari ini saya ingin mengawal sidang perdana yang diajukan oleh sang petahana Ahok, saya terlibat disini sebab pasal yang dimohonkan diuji lahir dari desakan publik yang menginginkan pelaksanaan Pilkada yang adil, jadi pasal tersebut untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak. ” kata Habiburokhman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin siang tadi.

Dia mengatakan, seharusnya Ahok tahu diri karena gugatannya sebagai petahana adalah membawa kepentingan pribadi, bukan sebagai pejabat publik. Habiburokhman pun yakin Ahok tidak akan memenangkan pengajuan ini. Sebab, ini bersifat pembuktian undang-undang.

“Pertama, ada lapisan hak konstitusional itu yang sulit, dan kalaupun itu lulus harus membuktikan Pasal 70 Ayat (3). Sulit sekali membuktikan legal standing di MK ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahok yang datang tanpa didampingi kuasa hukum pada sidang permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tersebut,mengaku sedang menyiapkan tim untuk mengikuti sidang lanjutan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) empat belas hari mendatang.

“Kami nanti ada tim yang sedang dipersiapkan, ini kan masih tahap awal, nanti pada sidang selanjutnya kami panggil ahli tata negara untuk membantu menafsirkan apakah yang saya maksud itu diterima atau tidak,” ujar ujar Ahok sebelum memasuki ruang sidang.

Dalam permohonannya, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.

Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Ahok berpendapat ketentutan tersebut seharusnya ditafsirakan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.

Dengan demikian Pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Untuk itu Ahok meminta MK menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.(Osran Simanjuntak)