Bersaksi Dalam Sidang Mantan Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Damayanti Bongkar Kebusukan di Kemen-PUPR

SIDANG PERDANA DAMAYANTI: Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti menunggu sidang perdana nya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/6). Damayanti tersangka kasus suap proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR di Maluku, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Jakarta, RadarOnline – Mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, yang tersandung kasus suap, Damayanti Wisnu Putranti mengungkap alasan dirinya mau mau menyalurkan program aspirasi untuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang ditawarkan oleh Kepala BPJN IX, Amran HI Mustari, karena sebelumnya telah tercapainya kesepakatan antara pimpinan Komisi V dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan jalan.

“Kami (program aspirasi) hasil kesepakatan antara pimpinan komisi dan Kementerian PUPR. Bagi kami yang anggota dapat jatah Rp50 miliar,” kata Damayanti saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Budi Supriyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (18/8).

Dia membeberkan, kesepakatan atur proyek antara pimpinan komisi dengan pihak Kementerian PUPR dilakukan agar anggaran pembangunan jalan ini masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Damayanti diketahui mendapat proyek pelebaran Jalan Thero-Laimu dan kagiatan pekerjaan konstruksi Jalan Werinama-Laimu, Maluku senilai Rp41 miliar. Atas hal itu, dia mendapat fee sebesar 6 persen dari nilai proyek itu dari hasil pembicaraannya dengan Amran.
Menurut Damayanti, pembicaraan soal fee proyek dengan Amran ini dia lakukan bersama dengan Budi yang juga anggota Komisi V ketika itu serta dua politikus PKB, Alamudin Dimyati Rois dan Fathan. Namun, dia mengaku tidak ingat berapa yang didapat Budi.
“Saya enggak hapal kalau beliau (Budi),” ujarnya.

Seperti diketahui, pada sidang dirinya, Damayanti mengatakan kalau ada pembagian jatah program aspirasi anggota Komisi V dengan pihak Kementerian PUPR untuk proyek jalan. Menurutnya anggota Komisi V mendapat nilai pagu sebesar Rp50 miliar, sedangkan untuk pimpinan Komisi V mencapai Rp450 miliar.‎

“Ada kesepakatan, anggota dapat jatah aspirasi Rp50 miliar ternyata jatah pimpinan Rp450 miliar,” tandasnya beberapa pekan lalu.(Osran)

NO COMMENTS