Pungutan Di SMKN 1 Kota Bekasi Merajalela

(Foto : rm/dok.radaronline)

Kota Bekasi, RadarOnline.id – Awal memasuki ajaran baru, yakni Tahun Ajaran 2015/2016 ditingkat SD, SMP dan SLTA pihak sekolah sibuk dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Seperti dalam pantauan RadarOnline.id di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Bekasi.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (Penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah

Namun peraturan yang dikeluarkan Mendikbud menjadi isapan jempol oleh Kepala Dinas dan Kepala Sekolah, dimana kesempatan untuk memperkaya diri ada disaat PPDB berlangsung. Adapun pungutan yang dilakukan pihak sekolah SMK Negeri 1 Kota Bekasi yakni Uang pembangunan/awal Tahun sebesar Rp 2.5 juta, uang SPP Rp 250 ribu perbulan dan uang seragam Rp 900 ribu, total pembayaran untuk PPDB sebesar Rp 3.650.000 per siswa.

“ Kemarin daftar anak saya di SMK Negeri 1 Kota Bekasi dikenakan biaya sebesar Rp 3.650.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk uang gedung, seragam dan SPP untuk 1 bulan,” ucap sumber yang tidak mau disebut identitasnya.

Dengan adanya informasi tersebut, RadarOnline.id menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan, mengenai pungutan tersebut ada UTK & SPP ada Perwalnya dan seyogianya orangtua murid tanya kesekolahnya, katanya lewat Short Message Service (SMS). (Ranto Manullang)