KPAI: Biaya Visum Bebani Keluarga Korban

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda meminta komitmen pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk membantu dalam hal melakukan visum terhadap korban kekerasan seksual anak. Pasalnya, biaya visum tersebut tidak murah bagi sebagian korban pencabulan seksual, mengakibatkan keluarga korban menjadi kesulitan. Apalagi dibutuhkan hasil visum dalam membuat laporan ke pihak kepolisian.

“Mengingat untuk melakukan visum et revertum hanya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati. Sehingga tak jarang keluarga korban merasa terbebani dengan mahalnya biaya tersebut. Maka kami berharap ada komitmen dari pemerintah daerah atau ada terobosan bagus seperti Kemensos dan Kemenken untuk mencari jalan keluar soal visum et revertum,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (14/7), di Depok.

Dia menjelaskan, bahwa visum tersebut dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Hal itu bisa saja menghambat proses penyelidikan karena lokasinya yang jauh dari Depok. Dalam prosesnya bisa saja korban kelelahan sehingga mengganggu jalannya penyelidikan.

“Kalau di RS Polri itu kan jauh (dari Depok) sehingga khawatir penyelidikan menjadi lambat,” jelas Erlinda.

Erlinda menambahkan, bahwa pihaknya meminta agar visum jangan hanya dilakukan di sana saja. Mengingat di Depok sudah banyak rumah sakit dengan fasilitas memadai untuk dilakukan visum et refertum.

“Depok banyak rumah sakit yang bisa melakukan visum, untuk mempercepat penyelidikan. Ini yang kami usahakan agar Kemenkes juga membantu visum korban,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa soal trauma healing terhadap korban, polisi harus membantu melakukan pemulihan. Selain itu fungsi P2TP2A di Depok juga harus dihidupkan untuk mengambil peran memberikan trauma healing pada korban.

“Jadi tidak hanya dengan KPAI saja, bisa berkordinasi dengan P2TP2A Depok agar hak anak mendapatkan trauma healing terpenuhi,” tutur Erlinda.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo mengungkapkan, bahwa ada anggaran untuk pemeriksaan visum dari Pemkot Depok,yang dialokasikan melalui APBD.Namun banyak warga yang tidak mengetahui, artinya kurangnya informasi dari Pemkot kepada warga.

“Anggarannya sudah ada untuk membantu korban melakukan visum, tinggal bagaimana dinas terkait saja melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, maka dari itu perlu adanya kerjasama antara Pemkot Depok, Polresta Depok dan P2TP2A Depok untuk menginformasikan kepada warga ataupun korban. Sehingga tidak ada lagi korban kekerasan seksual yang kebingungan soal biaya visum.

“Sebenarnya yang lebih utama adalah bagaimana agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Perlu digalakkan program dari P2TP2A karena mereka berhubungan langsung dengan korban,” tutur Hendrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Lies Karmawati menerangkan, jika memang ada anggaran untuk visum korban kekerasan bagi warga Depok. Masuknya ke anggaran pelayanan kesehatan, yang dapat memfasilitasi korban untuk melakukan visum. Visum ini dapat dilakukan di seluruh puskesmas di Depok dan juga di RSUD Depok.

Visum dapat dilakukan jika ada surat permohonan visum dari kepolisian, dengan tandatangan minimal berpangkat sersan. Jadi bukan korban yang minta tapi polisi, dan korban harus melapor terlebih dahulu baru visum.

“Hasil visum nanti diserahkan ke polisi bukan korban, karena akan menjadi saksi ahli dalam kasus korban,” terangnya.

Lies menambahkan, bahwa di puskesmas juga bisa melakukan visum et refertum atau melihat sesuatu dengan mata telanjang. Misalkan orang dipukul ada bekas memarnya, itu bisa di puskesmas. Begitu pun dengan korban kekerasan seksual bisa dilakukan di puskesmas, dan semua dokter bisa melakukannya.

“Visum juga ada prosesnya, tidak langsung melihat ke bagian dalam korban. Ada tanya jawab dulu kemudian diperiksa,” ujarnya.

Lies menegaskan, bahwa dokter yang melakukan visum itu akan mendapatkan kredit poin yang besar untuk kenaikkan pangkatnya. Jadi pasti semua dokter mau melakukan visum, dan sudah jadi kewajiban dokter.

“Kami menyediakan fasilitas untuk visum, namun kembali lagi ke korban ingin visum dimana. Di puskesmas gratis dibiayai pemerintah,” tandasnya. (Maulana Said)

NO COMMENTS