Tjahjo Pecat Staf Yang Salah Menulis Kepanjangan KPK

Jakarta,RadarOnline – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan memecat staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang keliru menulis kepanjangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo juga memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri serta Direkur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan atas kesalahan staf tersebut.

“Hari ini saya sudah meminta Sekjen dan Dirjen Polpum melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) kepada staf tersebut. Hari ini (staf itu) resmi diberhentikan tidak hormat,” Tjahjo Kumolo, dalam Konferensi Pers di Kantor Kemendagri, Kamis (9/6/2016).

Diketahui, surat undangan Mendagri untuk KPK tertulis Komisi Perlindungan Korupsi. Kata yang harusnya “pemberantasan,” ditulis “perlindungan.”

“Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan. Selama ini tidak pernah ada surat yang ditujukan kepada siapa pun ada kesalahan dan ini ada kesalahan fatal,” tegas Tjahjo.

Menurutnya, staf yang menulis undangan tetap akan diperiksa terlebih dahulu. “Inisiatif sendiri sang staf atau ada yang menyuruh. Harus diusut tuntas dan ketahuan siapa-siapa yang bermain harus dipecat, siapa pun, apa pun jabatannya. Sikap saya ini sudah saya sampaikan kepada seluruh eselon I Kemdagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan pihaknya menerima surat dari Kemendagri dengan kesalahan ejaan KPK. Surat itu diterima KPK Rabu (7/6/2016) kemarin itu, namun ditarik lagi oleh Kemendagri untuk direvisi.

“Surat diterima KPK 7 Juni, tapi karena kelalaian maka kemudian ditarik untuk direvisi,” kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2016).

Surat itu beredar di kalangan wartawan, Rabu (8/6/2016). Sekilas tak tampak aneh dari surat tersebut. Terdapat lambang Burung Garuda di bagian atas surat tersebut, sementara tulisan ‘Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia’ tercetak dalam huruf kapital berwarna hitam.

Namun, keanehan tampak di bagian penerima surat. Tertulis ‘Kepada Yth. Komisi Perlindungan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta’. Tulisan ‘Perlindungan’ dilingkari menggunakan bolpen merah. Terlihat pula cap tanda terima surat KPK tertanggal 7 Juni 2016.

Tulisan ‘Perlindungan’ itu terlihat mencolok lantaran kepanjangan dari P dari KPK yaitu ‘Pemberantasan’ bukan ‘Perlindungan’. (BS/Res)

NO COMMENTS