Kejari Depok Tahan Pegawai KPUD Depok

Depok, RadarOnline  –   Kejaksaan Negeri Depok menjebloskan tersangka Fajri Asrigita Fadillah dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Pilkada di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tahun anggaran 2015 sebesar Rp1,5 milyar.

Kepala Kejari Depok Yudha P. Sudijanto menegaskan penahanan terhadap tersangka Fajri agar tidak menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan dan kelengkapan administrasi terhitung sejak 20 hari ke depan, 22 April sampai 11 Mei 2016.

“Penahanan dilakukan di Rutan Kelas II Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ini Rutan baru, dia mungkin tersangka korupsi yang pertama mendekam di Rutan yang baru ditinjau Menkumham beberapa waktu lalu,” kata Kepala Kejari Kota Depok, Yudha P Sudijanto didampingi Kasipidsusnya Andarias, kepada wartawan, Jum’at (22/4/2016), di kantornya.

Menurutnya, bahwa penetapan tersangka Fajri karena selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPUD Depok di diduga telah menyalahi wewenang dalam proyek sosilaisasi Pemilukada Kota Depok tahun 2015 silam.

“Dari pemeriksaan jaksa penyidik ditemukan adanya bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan tersangka FAF, yakni adanya kesalahan dalam pengadaaan barang dan jasa dari lelang menjadi penunjukan langsung (PL),” tutur Yudha.

Yudha juga menjelaskan, saat Pemilukada ada dana di KPUD Depok untuk kegiatan pasangan calon Walikota Depok untuk biaya iklan di media cetak dan elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp2.2 milyar dari APBD Kota Depok untuk dipublikasikan.

“Setelah diadakan lelang pengadaan barang pertama pada bulan Nopember, lalu dalam waktu berdekatan dilakukan berapa tender untuk kegiatan Debat kandidat di dua stasiun televisi yakni TV One dan JakTv” jelasnya.

Jadi papar Yudha, untuk debat di stasiun JakTv anggaran yang dibuat tersangka sebesar Rp1,5 milyar, dengan perincian untuk iklan pasangan calon sekitar Rp132 juta, sedangkan untuk debat calon sekitar Rp 290 juta.

“Sementara distasiun, TvOne anggaran tayang untuk debat itu sekitar Rp400 juta, padahal biaya tayang distasiun itu sekitar Rp 200 juta. Kan aneh, itu yang kita temukan ada ketidakwajaran. Dia tidak lihat pembanding,” paparnya.

Sementara ditempat yang sama, Andarias, selaku Kasipidsus Kejari Depok membenarkan, bahwa tersangka telah menyalahgunakan jabatan yang berdampak adanya unsur korupsi.

“Padahal, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah nominal paket diatas Rp 200 juta harus lelang. Jika dibawah besaran aturan itu maka ditetapkan sebagai penunjukan langsung, tapi yang berangkutan justru aturan itu dibaliknya,” ujarnya.

Andarias menambahkan, namun kendati demikian, pihaknya masih menunggu perhitungan letak kerugian negara atas kasus ini. “Kerugian negara masih kita tunggu dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” imbuhnya.   (Maulana Said)