Presiden Jokowi, Kondisi Penegakan Hukum Di Tual Memprihatinkan

Jakarta, RadarOnline   –   Penegakan hukum di Indonesia era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali dicederai pasca putusan bebas terdakwa pelaku penganiayaan terhadap korban Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun serta Clemens Renjaan dan kawan-kawan penduduk Desa Sathean Kec. Keicil – Kab. Maluku Tenggara.

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah, menduga ada praktik jual beli hukum dalam penanganan kasus penganiayaan yang menggunakan parang tersebut. “Setidaknya di vonis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena sabetan senjata dan nyaris merenggut nyawa, maka seharusnya dikenakan pidana percobaan pembunuhan,” ujar Akbar di Jakarta.

IJW pun mendesak baik pemerintah melalui Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Menko Polhukam, Kejaksaan Agung dan Polri untuk segera menangani kasus ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Tentu hakim perkara tersebut sangat mungkin untuk dilaporkan ke KY. Mengingat Indonesia timur adalah wilayah yang karakternya keras. Maka seharusnya penegakan hukumnya harus proporsional dan profesional. Pemerintah ataupun negara harus hadir agar tidak terjadi chaos dan eigenrichting (main hakim sendiri) di Tual,” imbuhnya.

Diketahui, dalam putusan yang dibacakan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Hajijah A. Paduwi dengan hakim anggota Rays Hidayat serta Andi Marwan di Pengadilan Negeri Tual, mengenyampingkan keterangan saksi dan bukti-bukti kuat dalam perkara yang melibatkan Julianus Ikanubun alias Ulis. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan luka yang diderita korban hanya luka kecil dan tidak mengganggu aktifitas korban sebagai petani. “Padahal korban telah cacat. Harusnya pelaku penganiayaan tidak lantas bebas murni.  Visum et repertum sama sekali tidak dipertimbangkan. Jelas putusan sangat fatal itu,” ujarnya.

IJW mendesak JPU bisa melakukan kasasi terhadap putusan tersebut. Karena terhadap putusan bebas, pasca putusan MK no 114 Tahun 2014, yang memutuskan pasal 244 KUHP tidak berkekuatan mengikat. “Kasus ini menjadi bukti bahwa negara kita ini bukan lagi negara hukum tapi negara kekuasaan (machtstaats). Kekuasaan yang menyetir Hukum. Terbukti penegakan hukum tidak menjadi fokus kerja Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Kasus ini bermula pada Senin, 07 September 2015, korban Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun serta Clemens Renjaan dan kawan- kawan penduduk Desa Sathean Kec. Keicil – Kab. Maluku Tenggara sekitar pukul 09.00 WIT tengah membersihkan kebun di tanah milik Bpk. Antonius Renjaan dekat Lapangan Terbang Karel Sadsuitubun, Langgur Kabupaten Maluku Tenggara di Ibra. Pada hari itu juga sekitar pukul 12.40 WIT datang terdakwa Julianus Ikanubun beserta kawan- kawan, penduduk Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sekitar 10 orang dengan masing-masing membawa parang panjang.

Terdakwa dan kawan kawan langsung menyerang korban Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun, Clemens Renjaan dkk yang sedang membersihkan kebun. Akibatnya, para korban menderita luka robek pada bahu sebelah kiri, perut sebelah kanan dan bagian paha akibat terkena sabetan parang yang dilakukan oleh Julianus Ikanubun, Pius Fadirubun, dan NUS (nama panggilan). Sementara Pius dan NUS hingga kini sama sekali belum diproses hukum.

Terdakwa Julianus sebelumnya juga terbukti sering melakukan tindakan pidana, antara lain pada  tahun 2000, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Antonius Renjaan di Desa Sathean dan telah divonis Pengadilan Negeri Tual dengan Hukuman penjara 6 bulan. Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No 996 K/Pid/2001 yang menolak permohonan Kasasi terdakwa. Namun terdakwa belum pernah menjalani hukuman (di eksekusi) karena menghindar dan melarikan diri ke Papua. Jaksa Eksekutor tidak dapat melakukan eksekusi karena beralasan surat putusan Mahkamah Agung hilang.

Selain itu, pada tahun 2014, Julianus juga melakukan penganiayaan terhadap korban Lazarus Renjaan dan Atanasius Renjaan dan ditahan pada tahanan polisi Polres Maluku Tenggara selama ± 2 minggu, namun kemudian dibebaskan Polisi tanpa adanya proses penegakan hukum. Dengan bebas nya terdakwa Julianus Ikanubun, suasana di Tual saat ini sangat mencekam. Keluarga Renjaan khawatir akan terjadi lagi kasus penganiayaan oleh Julianus Ikanubun terhadap sanak keluarga mereka.

Hakim, Jaksa dan Polisi yang seakan tak berdaya melakukan penegakan hukum membuktikan bahwa Nawa Cita yang selama ini digaungkan oleh Kabinet Jokowi, yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara telah gagal dilaksanakan di Tual.

Masyarakat Tual selama ini telah mafhum bahwa aktor intelektual sekaligus “Tuan” dari Jualianus Ikanubun adalah pemilik Prostitusi (mantan anggota Brimob) besar di Kota Tual yang dikenal sangat dekat dengan para pejabat Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.  (Rudi/Yen)

 

NO COMMENTS