Dirut PDAM Kota Angkat Bicara

Bogor, Radaronline    –   Kekisruhan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor makin liar dan mengerucut. Wali Kota Bogor, Bima Arya, dikabarkan telah mengambil keputusan memberhentikan Direktur Utama (Dirut). Namun keputusannya belum final, sebab keputusannya masih harus mendapat persetujuan dewan.

Surat putusan Wali Kota Bogor dilayangkan kepada DPRD Kota Bogor dengan nomor 800/665-Adekon tertanggal 24 Februari 2016 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian Dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Untung Kurniadi. Tempat terpisah, Untung Kurniadi sepertinya tak akan menyerah dan menerima begitu saja keputusan pemecatan dirinya. Untung Kurniadi pun blak-blakan kepada Radar Online dengan adanya segala persoalan yang terjadi.

Menurut Untung, ada banyak hal yang harus diklarifikasi dan dijelaskan terkait adanya aksi demonstrasi karyawan PDAM Tirta Pakuan dan adanya surat dari Wali Kota Bogor kepada DPRD. Setidaknya ada empat poin yang menjadi perhatian utama dalam surat Wali Kota Bogor tersebut. Pertama soal adanya aksi unjuk rasa karyawan PDAM dan adanya surat pernyataan bermaterai dari para karyawan.

Untung Kurniadi menjelaskan, aksi demonstrasi karyawan PDAM sepanjang menyangkut kesejahteraan maka diizinkan dan diperkenankan sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun mengenai surat pernyataan bermaterai dari karyawan yang menolak Dirut itu patut digarisbawahi, bahwa karyawan telah melakukan perbuatan melanggar sumpah pengangkatan sebagai karyawan juga melanggar sebagai pejabat stuktural dan sumpah jabatan.

“Jadi sebetulnya karyawan yang melakukan aksi demo itu sudah melanggar aturan, dan sudah sangat memenuhi klausul diberhentikan secara tidak hormat, karena melanggar sumpah jabatan dan sumpah pengangkatan karyawan,” ungkap Untung.

Soal rekomendasi dari Badan Pengawas (BP) PDAM Tirta Pakuan Nomor 690/004-DP.PDAM tertanggal 18 Februari 2016, kata Untung, itu isinya adalah merekomendasikan kepada Wali Kota agar Dirut PDAM diberhentikan sementara paling lama 30 hari.

“Sebetulnya rekomendasi dari BP itu pun tidak sesuai dengan kepatutan, karena dibuat dalam tekanan dan dibuat hanya mengakomodir dari sisi karyawan. Artinya sepihak, tanpa melakukan uji klarifikasi kepada Dirut,” ujarnya.

Untung melanjutkan, mengenai soal LHP Inspektorat bernomor 700/170 tertanggal 23 Februari 2016, yang diberita acara Inspektorat dan dimintai keterangan adalah hanya Dirut PDAM saja.

“Saya menjelaskan kepada Inspektorat terkait tudingan-tudingan karyawan. Pertama mengenai jasa produksi, dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan Perwali Nomor 49 Tahun 2013 tentang organ dan kepegawaian PDAM. Kedua mengenai insentif yang dilaksanakan sudah sesuai dan sejalan dengan SK Wali Kota Bogor Nomor 111 Tahun 2014 tentang penghasilan dan fasilitas direksi. Dan ketiga mengenai kenaikan gaji pokok,” katanya.

“Saya ketika masuk ke dalam PDAM, saya yang telah menaikkan gaji pokok pada tahun 2013. Dan kenapa tidak dinaikan lagi gaji pokok karyawan, pertama sejak tahun 2012 sampai saat ini 2016, PDAM tidak menaikkan tarif lagi, dan ketentuan gaji pokok itu akan menimbulkan bertambahnya total biaya pegawai sehingga berpotensi melanggar ketentuan dalam Perda Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang pengelolaan PDAM yang disebutkan bahwa total biaya untuk dewan pengawas, direksi dan pegawai tidak boleh melebihi dari 40 persen dari realisasi total biaya tahun sebelumnya,” jelasnya.

Untung juga menyikapi soal studi banding ke Thailand. Ia menegaskan bahwa studi banding tersebut sudah dibatalkan.

“Karena sudah dibatalkan maka otomatis dananya dikembalikan kepada kas PDAM dan sudah dikembalikan oleh saya. Karena perjalanan dinas tersebut sudah batal, otomatis kami tidak membutuhkan lagi izin Wali Kota. Sedangkan soal perbuatan tidak menyenangkan sangat subyektif,” bebernya.

Terkait pendapat Wali Kota Bogor mengenai Dirut PDAM yang sudah tidak mampu melakukan pembinaan dan koordinasi kepada pegawai, Untung Kurniadi juga merasa perlu meluruskannya.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 junto Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 junto Perwali Nomor 49 Tahun 2013 junto Perwali Nomor 73 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, tugas Direksi adalah, menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan yang disahkan Kepala Daerah atas usul BP, menyusun dan merencanakan bisnis anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis kepada kepala daerah melalui BP, dan terakihir menyusun seluruh laporan kegiatan PDAM. Berdasarkan ketentuan yang sama disebutkan bahwa direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang, di antaranya mengangkat dan memberhentikan pegawai.

“Kita tahu sendiri bahwa aksi demo para karyawan PDAM itu bukan karena saya tidak mampu membina atau melaksanakan tugas, namun wewenang saya dalam hal mengangkat dan memberhentikan pegawai itu dilarang untuk digunakan oleh Pimpinan Kota Bogor (Wali Kota), sedangkan karyawan yang berdemonstrasi jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ kepegawaian PDAM junto Peraturan Direksi tentang kepegawaian,” tandasnya.

Namun demikian, dalam kesempatan itu, Untung mengakui bahwa dirinya sampai saat ini masih menjadi bawahan Wali Kota Bogor. Akan etapi apabila diperlakukan tidak sesuai aturan, maka Untung akan melakukan langkah-langkah kongkret dan riil ke depannya.

“Saya masih menjadi anak buah Wali Kota, dan saya akan tetap loyal serta fatsun kepada putusan Wali Kota. Semoga Wali Kota diberikan pencerahan sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tutupnya.  (Sofwan)

NO COMMENTS